Berawal Dari Cita-Cita

Mulanya adalah cita-cita membangun kembali Indonesia, sebuah Indonesia baru  yang idam-idamkan. Indonesia yang kuat dan dinamis, sebuah negara di mana hukum tegak sebagai pilar dan atap pelindung yang mengayomi semua anak bangsa  dalam kesetaraan, dan roda ekonomi berputar menebarkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Indonesia dalam visi para pendiri Rumah Kepemimpinan adalah Indonesia baru di mana politik dan demokrasi yang berakal sehat menjadi wahana bagi segenap rakyat yang berdaulat untuk mengekspresikan kehendak luhurnya sebagai bangsa yang beradab. Dalam cita-cita para peletak dasar lembaga ini, Indonesia baru adalah Indonesia yang bermoral tinggi, bangsa yang hidup dalam kesantunan. Indonesia yang dirindukan adalah Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang disegani oleh bangsa-bangsa sedunia,  sekaligus menjadi rahmat bagi umat manusia dan guru bagi seluruh alam.

Sebagai bangsa muslim terbesar di dunia, diyakini kita punya tanggung jawab lebih untuk membangun peradaban yang memanusiakan manusia. Kita harus tampil memimpin – bukan membebek – menunjukkan kesejatian bangsa pejuang yang mendedikasikan keberadaannya bagi kemanusiaan, sebagaimana amanat Allah SWT:

     Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. [QS. ‘Ali Imran, 3: 110]

Agar mampu mengemban amanat ilahiyah dan kemanusiaan tersebut kita harus melakukan proses transformasi struktural dan kultural, dimulaidengan membangun paradigma baru kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan moralitas dan penegakan hukum, kesantunan politik beretika, kematangan dan kearifan berdemokrasi, serta kemandirian berekonomi, di samping upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun titik temu, kebersamaan, persatuan dan sinergi di antara berbagai komponen bangsa.

Jika gagal melakukan transformasi maka bangsa ini tidak akan pernah keluar dari keterpurukkan yang hingga saat ini masih memerangkap kita. Sementara transformasi niscaya membutuhkan kehadiran sosok pemimpin yang tangguh sebagai lokomotif penggeraknya, sebagai agents of transformation.  Dengan kata lain, kualitas suatu bangsa adalah fungsi dari kualitas proses transformasinya, dan kualitas proses transformasi tersebut merupakan cerminan dari kualitas kepemimpinan para pemimpinnya.

Dari seluruh komponen bangsa, pemuda, khususnya mahasiswa diyakini memiliki potensi lebih untuk dikembangkan menjadi lokomotif perubahan tersebut. Pendidikan tinggi yang dijalaninya membuat mahasiswa memiliki modal lebih besar untuk mengalami mobilitas sosial vertikal, yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka ke posisi-posisi strategis sebagai penentu kebijakan.

Dewey (1964) mengatakan: “Etimologically, the world education means just a process of leading or bringing up. When we have the outcome of the process in mind, we speak of education as shaping, forming, molding acitivity – that is as shaping into the standard form of social acitivity.”  Jelaslah bahwa peran pendidikan dalam mobilitias sosial vertikal adalah trilogi yang meliputi kendaraan (vehicle), mesin penggerak (engine), dan lintasan (track).  Pendidikanlah yang mestinya cukup besar kapasitas angkutnya (peran sebagai vehicle), cukup kuat daya dorongnya (peran sebagai engine), dan tepat arah gerak majunya (peran sebagai track), yang membuat generasi muda bangsa ini dapat menapaki piramida sosial-politik hingga ke puncaknya untuk kemudian menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa.

Namun dalam kehidupan masyarakat dan bangsa masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara idealita trilogi peran pendidikan tersebut dengan realitanya.  Akses terhadap pendidikan berkualitas, yaitu pendidikan yang mampu mengemban trilogi peran tersebut, apalagi pada jenjang pendidikan tinggi, ternyata merupakan komoditas sangat mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan yang sangat terbatas. Pada tahun 1950 baru terdapat 10 institusi pendidikan tinggi yang menjadi “kendaraan”  bagi 6.500 orang generasi muda bangsa ini. Pada tahun 1970, yang merupakan awal era regim Soeharto, jumlah lembaga pendidikan tinggi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, melonjak menjadi 450, dengan jumlah mahasiswa sekitar 237 ribu orang. Menjelang tahun 1990 terdapat sekitar 900 perguruan tinggi yang mewadahi sekitar 1.486.000 mahasiswa.

Pada tahun 2004 terdapat kurang lebih 2.376 perguruan tinggi, terdiri dari 81 institusi di bawah Depdiknas, 59 di bawah Depag, dan 2.236 dikelola masyarakat, dengan jumlah peserta didik lebih dari 2,5 juta orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi memang telah mengalami lompatan signifikan, yaitu dari 9% di tahun 1985 menjadi 12,8% di tahun 2002.  Namun dilihat dari angka absolutnya, dari sejutar 27 juta generasi muda berusia 19-24 tahun, masih terdapat lebih dari 24 juta orang yang belum dapat mengeyam bangku perguruan tinggi.  Angka-angka yang ada tentu saja akan semakin membuat kita prihatin jika variabel kualitas, apalagi kualitas kepemimpinan yang kemudian berhasil dibentuk, ikut menjadi pertimbangan.

Keprihatinan mendalam atas situasi tersebut mengerucutkan spektrum gagasan dan pemikiran yang sejak lama berkecamuk ke arah upaya untuk melahirkan sebuah institusi yang mengambil peran strategis sebagai inkubator, sekaligus akselator, kepemimpinan baru bangsa ini, mengkristal dalam dalam tiga kata:

“Inkubator Pemimpin Indonesia”