“Ini adalah kesempatan terbaik. Untuk anda, untuk bangsa dan Negara”. Tagline yang akan sering kita temui apabila kita melintasi kantor pelayanan pajak, merupakan slogan agar para wajib pajak untuk segera menggunakan momentum tax amnesty (pengampuan pajak) untuk merepatriasi, tebusan harta dan mendeklarasikan asset yang ia miliki. Sudah dua bulan semenjak Undang-Undnag No.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang sejak awal pembahasanya banyak di bumbui masalah dan penolakan bahkan hingga hari ini pelaksanaanya masih tertatih dengan capain yang masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.165 T.

Permasalahan pertama bermula pada saat pembahasan RUU pengampunan pajak yang sudah terseok-seok karena ketidakpastian serta pembahasan yang cenderung bersifat ekslusif dan elitis menyebabkan kurangnya perhatian dan pemahaman publik pada  UU pengampunan pajak ini ketika di sahkan per 1 juli yang lalu. Permasalahan kedua, ketika UU ini di sahkan timbul lagi permasalahan dilapangan yaitu diterapkannya peraturan menteri keuangan (permenkeu) sebagai peraturan pelaksana undang-undang memberikan pedoman teknis yang dalam beberapa hal kurang sejalan dan mempersempit maksud UU. Permasalahan ketiga yaitu kesenjangan pemahaman antara pusat dan lapangan terkait konsep dan tujuan pengampunan pajak, bahkan hal-hal mendasar yang ada di lapangan seperti subjek pengampunan, cakupan harta, definisi nilai wajar, penghapusan kewajiban dan hak, perhitungan tunggakan dan penggunaan dana untuk biaya hidup menjadi hal yang kabur dan tidak pasti bahkan menyasar wajib pajak menegah yang belum melaporkan harta jenis tabungan, warisan, hibah, surat pemberitahuan bulanan karena semata-mata ketidaktahuan bukan sengaja tidak atau kurang membayar pajak.

Ada 4 tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan adanya tax amnesty, yang pertama adalah untuk merepatriasi atau menarik ulang dana warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri. Yang kedua adalah dengan adanya pemasukan Negara melalui dana segar yang masuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan arah pembangunan ekonomi lebih terarah. Yang ketiga dana yang masuk melalui tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara pada tahun ini. Yang keempat adalah meningkatkan basis perpajakan nasional atau menambah wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang.

Tujuan baik tak selalu berbuah baik jika pelaksanaannya tidak disertai dengan cara yang baik pula. Mungkin inilah kata-kata yang paling tepat untuk medeskripsikan program pengampunan pajak yang di laksanakan oleh pemerintah saat ini. Kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah semenjak bulan juli 2016 masih saja mengalami kedala hingga pada saat ini. Dimulai dari banyaknya penolakan masyarakat terhadap kebijakan ini seperti yang di lakukan yayasan satu keadilan, serikat perjuangan rakyat, Muhamdiyah, forum Indonesia untuk transparansi dana (FITRA), konfedarsi serikat pejerja Indonesia (KSPI) dan beberapa diantaranya sudah melakukan uji materi UU pengampunan pajak karena UU No 11 2016 Pengampunan pajak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23 dan 23 A di mana pemungutan pajak dalam APBN bersifat memaksa, bukan mengampuni. Hal lain yang juga harus dipertanyakan yaitu sejauh mana kebijakan pengampunan pajak efektif membawa kembali dana dari luar negeri untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di dalam negeri sehingga memberikan keuntungan luar biasa bagi para pengemplang pajak. Selain itu UU pengampunan pajak dapat dikatakan salah sasaran karena juga menyasar UMKM yang cenderung di sama ratakan tanpa membedakan kapasitsas usaha tersebut dari sisi asset, omzet, keuntungan maupun keadaan usaha tersebut karean usaha yang baru dibangun dan usaha yang sudah eksis berbeda kapasitasnya.

Beberapa hal yang harus nya menjadi perhatian pemerintah dalam penerapan UU pengampunan pajak terlepas dari sekian banyaknya kritik dan penolakan adalah memperhatikan  sektor UMKM dengan penerapan yang berbasis keuntungan dan bukan sekedar asset. Niat baik untuk menarik kembali dana yang ada di luar negeri dan meningkatakan pendapatan pajak negara untuk mempercepat pertumbuhan dan rekonstruksi ekonomi, peningkatan likuiditas domsetik, perbaikan nilai tukar uang, penuruanan suku bunga dan peningkatan investasi  haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sistematis dan terukur seperti adanya tim khusus untuk melakukan supervisi, mencari terobosan dan mengurai penyebab terseok-seoknya program ini, memulai sosisalisasi yang lebih massif dengan target dan segmen yang jelas , inklusif dan terukur. Disediakannya FAQ (frequently asked questions) yang terus dikembangkang sesuai dengan dinamika di lapangan, dijawab lugas dan tegas dan mudah diakses leh masyarakat serta di sediakan SOP yang jelas terkait tata laksana pengampunan pajak termasuk aduan dan penaganan kasus.