Pada 2016 ini merupakan tahun percepatan pembangunan. Banyaknya program dan proyek pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur fisik, menjadi satu alasan mengejar ketertinggalan pembangunan tahun sebelumnya.

Begitu pula Jawa Timur. Sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia, tentunya Jawa Timur harus menunjukkan pembangunan yang lebih progresif. Pada awal April ini, baru saja terlaksana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jawa Timur. Salah satu hasil musyawarah tersebut yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 yang berisi ”Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antarwilayah”.

Kemiskinan lagi dan lagi menjadi persoalan pelik dalam pembangunan. Kemiskinan dilihat sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan. Kemiskinan di Indonesia bahkan telah tergolong pada tataran kemiskinan struktural dan kultural. Di Indonesia, rakyat miskin terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, rakyat miskin menurut Badan Pusat Statistik yaitu orang dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7.000 per hari.

Rakyat miskin pada kategori pertama ini termasuk dalam kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang terjadi bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan- kesempatan kerja bagi rakyat miskin. Kedua, rakyat ”miskin” yang tinggal di kompleks perumahan mewah, memamerkan mobil sport nya setiap akhir pekan, belanja di mal mewah setiap malam Minggu, rekreasi ke Eropa setiap bulan sekali dengan menggunakan ”uang negara atau uang rakyat”.

Kategori inilah yang harusnya masuk dalam kategori kemiskinan ”biadab”. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa miskin adalah tidak berharta; serba kekurangan. Merujuk definisi miskin, menjadi jelas ketika rakyat miskin kategori ini melakukan hal-hal tidak berperikemanusiaan. Kategori miskin ini masuk dalam golongan kemiskinan kultural, yang mana definisi miskin masih berada dalam budaya hidup mereka dengan dikelilingi harta dan kekuasaan.

Kedua kategori rakyat miskin di atas tentunya menjadi persoalan yang perlu diatasi. Kedua kategori ini memiliki perbedaan, yaitu rakyat miskin kategori pertama menjadi faktor penghambat pembangunan. Namun, lebih parah lagi pada rakyat miskin kategori kedua, yaitu menjadi faktor gagalnya suatu pembangunan.

Akhirnya, pemerintah, akademisi, dan khususnya kita mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap adanya realisasi pembangunan ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, cita-cita nasional kita seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 ”…negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur…” bukan tidak mungkin dapat tercapai. Amin.

Peserta Rumah Kepemimpinan
Regional 4 Surabaya
Parlaungan Iffah Nasution
Mahasiswa Jurusan Administrasi. Universitas Airlangga

Tulisan dimuat di http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=6&date=2016-04-20