Pasca reformasi, semangat memperbaiki negeri ini terus dibangun diantaranya dengan komitmen pemerintah menjunjung tinggi nilai anti korupsi. Mulai dari terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismehingga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut hadir menjadi payung hukum pemberantasan korupsi di negeri ini. Sayangnya, komitmen ini justru kian tergerus oleh krisis kepercayaan ditengah masyarakat yang disebabkan oleh prilaku Penyelenggara negara sendiri. Marakya kasus korupsi yang terungkap Ke permukaan, praktis mencederai kepercayaan di hati masyarakat. Pasalnya bukan hanya di jajaran pejabat di lini eksekutif dan legislatif, pejabat di tingkat yudikatif yang mestinya berperan melakukan penegakan hukum tak luput dari perangkap korupsi.

 

Di Sisi lain masyarakat Indonesia sangat mendukung kerja-kerja pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Hal ini terbukti karena masyarakat bahkan tak lagi ragu mengutuk prilaku koruptif pejabat dan mendukung penuh agenda-agenda pemberantasan korupsi. Namun hari ini keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi garda terdepan penindakan Korupsi terlihat tak berdaya. Pasca sengketa dualisme kewenangan KPK dan POLRI dalam dugaan kasus rekening gendut di tubuh polri menekan posisi KPK menjauhi arena percaturan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kian kemari, KPK terkesan makin tumpul melakukan penindakan korupsi.

 

KPK kini tak lagi terlihat aktif bahkan makin tak bergeming menindaklanjuti proses penindakan korupsi yang sebelumnya tengah berlangsung. Beberapa kasus prioritas yang telah di tindak sebelumnya seolah hilang dan tidak di lanjutkan. Sehingga muncul stigma bahwa KPK telah mulai dikendalikan dan di bungkam secara perlahan. Seolah selaras dengan rencana revisi UU KPK yang disinyalir penuh akan muatan politis untuk mempersempit dan melemahkan kewenangan KPK. Pemerintah melalui wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan seluruh pihak sudah menyepakati bahwa dalam revisi UU No.30/2002 tentang KPK hanya akan mengubah empat poin aturan. Yakni terkait pembentukan dewan pengawas, pemberian wewenang surat perintah penghentian penyidikan (SP3), penataan ulang prosedur penyadapan, serta penyidik independen.

 

Meskipun pemerintah telah menjamin revisi yang dilakukan akan terbatas pada kesepakatan yang dilakukan namun kenyataan mekanisme politik yang terjadi dalam DPR tentu tidak mudah untuk dikendalikan. Dan kini DPR telah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 yang disahkan pada rapat paripurna. Yang artinya setiap fraksi telah mulai menyiapkan rancangan revisi yang akan diajukan dalam pembahasan. Sehingga Jelas bahwa peran dan kewenangan KPK kedepan akan sangat tergantung dengan revisi ini. Dimana akan sangat mungkin peran dan kewenangan KPK menjadi tereduksi dan tidak optimal lagi.

 

Tentu sangat di sayangkan, jika Upaya pemberantasan Korupsi lemah dan diabaikan. Karena sejatinya semangat pemberantasan korupsi adalah semangat yang selaras dengan pembangunan negara. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar dalam Nawa Cita. Dimana pemberantasan korupsi menjadi prioritas dan fokus perhatian pemerintah sebagai bagian dari memperkuat kedaulatan Hukum dan keadilan.